Diskusi Ekonomi JMSI: OJK Dorong UMKM Perempuan Go Digital dan Waspadai Keuangan Ilegal

MAKASSARINSIGHT.com — Pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025–2030 dirangkaikan dengan Dialog Ekonomi bertema “Digitalisasi UMKM: Kesempatan bagi Perempuan” di Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, Sabtu (15/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menekankan pentingnya percepatan digitalisasi bagi pelaku UMKM, terutama perempuan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal. Pesan ini disampaikan Asisten Manajer Senior Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Sulselbar, Indra Natsir Dahlan.

Indra menjelaskan bahwa UMKM merupakan motor penggerak ekonomi nasional. Saat ini terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyerap 119 juta tenaga kerja, dan memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “UMKM memiliki posisi strategis dalam pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Baca Juga: 

• Fashion Fiesta Vol. 6 Resmi Dibuka, Desainer Makassar Unjuk Karya di Phinisi Point
• KONI Makassar Resmi Dukung Darmawangsa Muin untuk Jadi Ketua KONI Sulsel
• Inklusi Keuangan Terwujud, Jaringan AgenBRILink Raih Rp1.294 Triliun Transaksi

OJK mencatat sebaran UMKM di Sulawesi Selatan terbanyak berada di Kota Makassar dengan porsi 13,43 persen, disusul Jeneponto sebesar 10,05 persen dan Takalar 8,49 persen. Kota Makassar juga menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMKM terbanyak, yaitu 263.269 debitur, kemudian Luwu Utara 54.591 debitur, dan Gowa 50.531 debitur.

Penyaluran kredit UMKM tertinggi juga berpusat di Kota Makassar dengan nilai Rp23,91 triliun atau 38,80 persen dari total penyaluran di Sulsel, disusul Kota Palopo sebesar Rp3,58 triliun serta Kabupaten Bone yang mencapai Rp3,07 triliun.

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulsel telah menyentuh Rp13,78 triliun kepada 237.717 debitur, atau 71,43 persen dari target penyaluran tahun 2025. Penyaluran tersebut didominasi sektor usaha mikro dengan nilai Rp9,50 triliun atau 80,74 persen, di mana Kabupaten Bone menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar mencapai Rp1,46 triliun.

Indra juga memaparkan terbitnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang memberikan penyederhanaan syarat dan penilaian kelayakan lebih inklusif, termasuk bagi pelaku usaha yang terdampak bencana atau pandemi. Kebijakan ini mengedepankan prinsip pembiayaan mudah, cepat, murah, tepat, dan inklusif.

Terkait peluang digitalisasi, Indra menegaskan bahwa transformasi digital membuka ruang luas bagi UMKM perempuan, mulai dari pemasaran produk melalui e-commerce, efisiensi pencatatan keuangan, hingga akses pembiayaan digital. Meski demikian, tantangan masih cukup besar, seperti rendahnya literasi digital, ancaman keamanan siber, keterbatasan perangkat, dan minimnya pendampingan usaha. Ia menyoroti indeks literasi digital Indonesia yang masih berada di peringkat 56 dari 63 negara.

Indra juga mengingatkan meningkatnya aktivitas keuangan ilegal, mulai dari penipuan investasi, pinjaman online ilegal, hingga penipuan melalui aplikasi (APK). Ia menyebut faktor rendahnya literasi keuangan dan perilaku ingin cepat kaya sebagai penyebab utama maraknya korban penipuan. OJK melalui Satgas PASTI terus melakukan edukasi, pemantauan, serta pemblokiran situs dan aplikasi ilegal.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa legalitas layanan keuangan digital. “Aplikasi pinjaman daring legal hanya boleh mengakses tiga fitur ponsel: kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika meminta lebih dari itu, masyarakat perlu waspada,” tegasnya.

Baca Juga: 

• Kadishub Makassar Beserta Jajaran Ikuti Jalan Santai HUT ke-418 Kota Makassar dan HUT ke-54 KORPRI
• Miris! Dua Guru di Luwu Utara Dihukum Gegara Urunan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
• BRI Perkuat UMKM Binaan melalui Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro

OJK turut mendorong pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara daring melalui idebku.ojk.go.id untuk memudahkan masyarakat memeriksa riwayat kredit secara mandiri.

Indra menutup pemaparannya dengan menegaskan komitmen OJK dalam menjaga integritas serta mengimbau seluruh mitra untuk tidak memberikan hadiah atau bingkisan kepada jajaran OJK.

Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan berbagai lembaga dan sponsor, di antaranya BRI, Mandiri, RMS Foundation, Benteng Kupa Group, Bank Sulselbar, BTN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, PLN, Pelindo, Kalla, KIMA, serta Hotel Claro Makassar sebagai tuan rumah. (***)