Dinkes Makassar dan BPOM Kerjasama Halau Vaksin Palsu

Pemerintah pusat menargetkan vaksin Covid-19 bisa hadir tahun depan. Namun, kemungkinan adanya vaksin palsu perlu diantisipasi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Makassar, Agus Djaja Said mengungkapkan, pihaknya sudah memikirkan hal tersebut. Penyaluran vaksin, kata Agus akan melibatkan Balai Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).

“Kalau soal vaksin palsu, adaji Balai POM untuk melihat itu. Kita kerjasama dengan mereka,”ujar Agus, Rabu (2/12/2020).

Agus sapaan akrabnya, menuturkan pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat sebab menjadi atensi dalam rangka memutus penyebaran covid-19. Sehingga, jika ditemukan adanya peredaran vaksin palsu akan ditindak tegas.

“Jadi kalau ada vaksin yang ilegal pasti langsung diambil. Apalagi, kita ada kerjasama dengan BPOM,” cetusnya.

Terkait jadwal distribusi ke daerah, kata Agus, dirinya belum mendapat informasi dari provinsi atau pusat. Yang pasti, setiap daerah akan mendapat pemberitahuan sebelum disalurkan.

“Kalau ada informasinya akan diinformasikan ke Dinkes,” katanya.

Merujuk studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan agar pemberian vaksin tahap pertama diberikan pada garda terdepan. Yakni mereka yang bergerak di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat, serta aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.

“Ada kriteria pemberian vaksin. Cuman belum dapat petunjuk terkait siapa pertama yang diberi vaksin. Kita tunggu perintah,”pungkasnya.