Buronan Korupsi Dana Pendidikan Sulbar Ditangkap di Kalsel

Tim intelijen Kejaksaan Agung kembali menangkap buron Daftar Pencarian Orang (DPO) Ruspahri, terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi program keaksaraan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. Ruspahri berhasil ditangkap di Pulau Krayan, Kalimantan Selatan.

"Ruspahri merupakan DPO ke-82 yang ditangkap dalam program tangkap buronan (tabur). Penangkapan dilakukan Selasa 29 September 2020," kata Kapuspenkum Hari Setiyono dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (30/9/2020).

Hari menjelaskan terpidana Ruspahri sebelumnya adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi program keaksaraan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012.

"Ruspahri selaku Ketua PKBM Ar-Rahmat dalam menyelenggarakan kegiatan keaksaraan yang diprogramkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2012 telah menerima dana hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp424 juta," kata Hari.

Program keaksaraan merupakan bentuk layanan pendidikan luar sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung, mengamati dan menganalisis. Namun, Ruspahri melakukan penyalahgunaan dana tersebut dengan tidak menjalankan program tersebut.

"Ruspahri tidak melaksanakan kegiatan berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah dan tidak menyalurkan dana tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp270 juta," katanya.

Ruspahri telah melarikan diri sejak bulan November 2017 saat dipanggil sidang sebagai tersangka dan sidang dilakukan secata in absensia. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Mam tanggal 12 Desember 2018.

Terpidana Ruspahri diputus bersalah terbukti secara sah dan meyakinan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama empat tahun, denda sebesar Rp50 juta. Dia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp270 juta.