Bima Arya Dorong Sinergi Pemda se-Sulawesi Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

MAKASSARINSIGHT.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mendorong pemerintah daerah se-Sulawesi memperkuat sinergi dan mengoptimalkan potensi wilayah guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Dorongan tersebut disampaikan Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Rapat koordinasi itu dihadiri para gubernur, bupati, wali kota se-Sulawesi, serta sejumlah instansi terkait. Forum dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.

Bima Arya mengatakan, rakor tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan itu juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Baca Juga: 

• Sekda Sulsel Jufri Rahman: Kolaborasi Antarwilayah Perkuat Ekonomi Sulawesi
• Acer Smart School Awards 2026 Dibuka, Inovasi AI Jadi Fokus
• Kian Mengkhawatirkan, Kerugian Penipuan Digital di RI Capai Rp7,5 Triliun

“Jadi hari ini rangkaian dari kegiatan apresiasi pemerintah daerah, Kemendagri bersama-sama dengan BPS dan Bappenas, mengundang teman-teman kepala daerah untuk fokus merumuskan strategi dari pertumbuhan ekonomi sebagai turunan dari arahan Bapak Presiden,” kata Bima Arya seusai rakor.

Ia menegaskan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan dukungan dari kinerja perekonomian di setiap daerah.

“Karena target pertumbuhan ekonomi 8 persen, ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Menurut Bima Arya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi berbeda sehingga strategi pengembangannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

“Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Bima Arya mengatakan, Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan Bappenas dan BPS untuk mengidentifikasi serta menyebarluaskan praktik baik dari daerah yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan BPS dan memunculkan pengalaman-pengalaman nyata yang sudah terbukti dari para daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, sebagai salah satu daerah yang mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan hilirisasi pangan.

“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan. Salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, karena mampu untuk membangun ekosistem tadi, mampu untuk membangun hilirisasi pangan, dengan keterbatasan APBD,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman pemerintah daerah terhadap komponen pertumbuhan ekonomi, termasuk peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas perekonomian.

Karena itu, kepala daerah diminta mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

“Memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi. Karena setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong sesuai dengan potensi masing-masing,” pintanya.

Bima Arya turut menyoroti kondisi perekonomian Sulawesi Selatan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut berada di atas rata-rata, sementara inflasi masih terkendali.

“Sulsel memang di atas rata-rata pertumbuhan ekonominya, inflasi juga terkendali,” katanya.

Meski demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya memastikan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi turut dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan kota serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Tetapi PR-nya adalah satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain,” tuturnya.

Baca Juga: 

• Parkir Jadi Cerminan Kota, Wali Kota Appi Tantang Perumda Parkir Terus Berbenah
• Jamu Skuad PSM, Munafri Suntik Semangat Juku Eja Jelang Laga Kandang di Parepare
• Gaji Naik tapi Sulit Nabung? Kenali Lifestyle Inflation

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kontribusi perekonomian daerah.

“Oleh karenanya peran daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi amat sangat penting. Dan kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing,” kata Sonny.

Menurutnya, perbedaan struktur ekonomi daerah akan menentukan strategi yang perlu diterapkan untuk mendorong pertumbuhan.

Daerah yang memiliki sektor dominan industri pengolahan, kata Sonny, akan membutuhkan strategi berbeda dibandingkan wilayah yang perekonomiannya lebih banyak ditopang sektor pertanian. (****)