Biaya Rp620 Ribu Per Paket, Dewan Makassar Pertanyakan Transparansi Anggaran Paket Sembako Covid-19

Paket kebutuhan pokok belum juga tersalurkan semua, DPRD Makassar mendorong pemerinta kota untuk transparansi anggaran pengadaan paket bantuan pandemi Covid-19 tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, bantuan paket kebutuhan pokok atau sembako yang disalurkan ke masyarakat, anggarannya mencapai Rp620 ribu per paket. Dimana di dalamnya, sudah termasuk bahan pokok dan biaya packing, dan pengawalan.

Dana tersebut diperoleh dari Biaya Tak Terduga (BTT) di Sekretariat Pemkot Makassar sebesar Rp30 miliar, dan anggaran Silpa tahun 2019 sebesar Rp147 miliar.

“Kami minta agar rincian anggaran bantuan per paket itu harus dipublis ke masyarakat supaya tidak ada lagi tendensi kecurangan,” terang Anggota DPRD Makassar, Nunung Dasniar kepada media, Rabu (22/4/2020).

Nunung mengatakan, transparansi anggaran bantuan tersebut sangat penting dibuka ke publik, mengingat banyaknya dugaan ada permainan antara Pemerintah dan pihak distributor logistik.

Selain itu, menurut Nunung, sejumlah perusahaan swasta yang diketahui telah menyumbang dana CSR-nya untuk penanganan Covid-19 ke Pemerintah. Namun, laporan detail tidak dibuka secara transparan.

“Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan dari anggaran APBD,” kata Legislator Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Syamsuddin Raga mengingatkan pemerintah dan pihak distributor untuk tidak melakukan permainan harga bantuan tersebut sebelum disalurkan.

“Belanja itu bisa dinaikkan harganya, meskipun tidak diup tetapi mereka bisa mempermainkan ada aturan antara distirbutor dan pembeli. Itu kan biasanya, 10 sampai 15 persen. Kemana itu uang berarti tidak efektif kepada masyarakat,” kata dia.

Potensi terjadinya korupsi, kata Legislator Perindo itu adalah pada pengadaan barang bantuan. Sebab ada pemberian batuan bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk bahan kebutuhan pokok atau sembako.