Basis Data Pemkot Makassar Kacau, Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Salah Sasaran

Distribusi bantuan sosial untuk warga kota yang rentan mengalami dampak pandemi Covid-19 tidak berjalan optimal tepat sasaran karena basis data milik Pemkot Makassar sangat kacau.

Di tengah status darurat pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Makassar masih harus bergelut dengan data penerima bantuan lantaran kerap ditemukan dobel penerima sehingga rawan tumpang tindih.

Beragamnya bantuan di tengah pandemi dinilai sebagai musababnya, seperti Program Keluarga Harapan yang ditujukan kepada ibu hamil, menyusui, lansia, serta disabilitas.

“Ada yang pake nama Ibu, nama istri, jadinya dobel dobel, ujungnya tidak tepat sasaran. Beberapa bantuan bahkan sudah ditarik kembali agar penyalurannya lebih terarah” kata Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb, Selasa (5/5/2020).

Selain itu, juga ada bantuan pangan dan non tunai (BPNT), bantuan langsung tunai (BLT), serta bantuan pra kerja yang ditujukan bagi yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tidak boleh sama (jenis bantuannya). Kalau ada yang sama itu ditarik. Berarti ada ketidakjujuran. Tapi diusahakan diganti. Makanya diminta itu datanya berbasis Kartu Keluarga (KK),” kata Iqbal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir menginstruksikan menarik paket bansos bagi warga yang terdampak kebijakan untuk cegah penyebaran Covid-19, karena salah sasaran.

“Makanya kita usahakan jangan diberikan dulu biar tidak ada penarikan, betul-betul data itu diverifikasi,” jelas Iqbal.

Mantang, warga yang berlokasi di Jalan Daeng Tata 1 Blok 5 Lorong 3, Parang Tambung, Kecamatan Tamalate mengaku tak menerima satu pun jenis bantuan dari pemerintah. Padahal, kata dia, dirinya juga ikut terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Kelurahan atau pihak RT dan RW tidak pernah melakukan pendataan di lorong ini, padahal kebanyakan yang ada di sini hidup dari kerja harian,” kata dia.

Suriani yang berada di lorong 4 Jalan Daeng Tata meresahkan hal sama. Dia mengatakan, hingga saat ini, pihak kelurahan dan dinas sosial belum sekalipun melakukan pendataan penerima bansos.

“Kami berharap pemerintah segera memberi bantuan, kami tidak tahu kapan virus corona akan berhenti,” ungkapnya.