Bapenda Makassar Perkuat Sinergi dengan DPRD untuk Optimalkan Pendapatan Daerah

MAKASSARINSIGHT.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus memperkuat koordinasi dengan DPRD Kota Makassar dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diwujudkan melalui rapat kerja bersama Komisi B DPRD Makassar yang digelar untuk membahas sejumlah langkah strategis terkait evaluasi capaian pendapatan dan proyeksi kebijakan tahun berjalan.

Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, menyampaikan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan. Menurutnya, tantangan ekonomi dan kebutuhan penguatan fiskal daerah menuntut adanya kolaborasi yang solid.

“Optimalisasi PAD tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan regulasi, pengawasan, dan masukan dari DPRD agar setiap potensi bisa digarap maksimal,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Bapenda terus mendorong penguatan inovasi, terutama melalui digitalisasi layanan pajak daerah. Transformasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi data serta transparansi dalam pengelolaan pendapatan.

Ketua Komisi B DPRD Makassar memberikan apresiasi terhadap upaya Bapenda dalam meningkatkan performa pendapatan, termasuk inovasi kanal pembayaran dan perluasan basis data wajib pajak. Legislator menegaskan bahwa DPRD siap mendukung melalui penguatan regulasi maupun pengawasan, agar target PAD yang ditetapkan dapat tercapai.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, khususnya sektor-sektor potensial yang belum tergarap optimal. Selain itu, mereka mendorong Bapenda untuk lebih agresif dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai objek pajak daerah.

Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Dengan dukungan bersama, Bapenda Makassar menargetkan pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif, modern, dan akuntabel. (***)