Banyak Peluang Kecurangan, BKD Sulsel Lakukan Koordinasi Jelang Tes CPNS

Regional IV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Makassar bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan 10 kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi kecurangan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CASN 2021.

Kepala BKD Sulsel Imran Jausi di Makassar mengatakan telah dilakukan pertemuan bersama 10 kabupaten/kota di Makassar, Kamis, yang turut menghadirkan OPD terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Kepolisian.

Tujuannya, untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi kecurangan pelaksanaan SKB. 

"Kita antisipasi dari yang terjadi pada SKD lalu, apalagi mereka pakai "remote access" dan sudah canggih, maka kita tidak mau ini terulang lagi," ujar dia, Rabu (25/11/2021).

Pelaksanaan SKB di Sulsel dimulai dari formasi Pemprov Sulsel yang akan digelar  pada Jumat 26 November. SKB ini akan berlangsung 18 hari ke depan.

Sebanyak 655 orang akan mengikuti SKB di UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD (Lantai 4) Kantor Gubernur Sulsel.

Imran mengatakan pertemuan yang dilakukan untuk menyusun kembali SOP (Standar Operasional Prosedur) guna mengantisipasi kecurangan.

"Jadi tadi fokusnya BKN memperlihatkan modus daripada kecurangan dan bagaimana mengantisipasinya. Memang berat, tapi saya melihat harus dilakukan. Makanya nanti akan lebih ketat pengawasannya," kata Imran menjelaskan.

Menurut Imran, semua harus lebih teliti saat memeriksa peserta SKB sebagai bagian peningkatan antisipatif kecurangan.

"Kita sampai meninjau lokasi bahkan melihat titik-titik rawan dan polisi bahkan memeriksa, dimana kemungkinan adanya alat-alat dipasang," tambah Imran.

Sejumlah oknum (peserta) SKD CASN 2021 pada tiga kabupaten yang terindikasi terdapat kecurangan ujian SKD yaitu Kabupaten Sidrap, Luwu dan Enrekang telah didiskualifikasi. 

Bahkan, Imran mengungkapkan BKN kembali mengindikasi di dua kabupaten lainnya. Namun ia enggan menyebutkan nama daerahnya.

"Secara umum BKN tidak mau gaduh dan menjustifikasi bahwa seluruh titik lokasi  di Sidrap terjadi kecurangan. Jadi tidak boleh diskualifikasi per lokasi, yang boleh didiskualifikasi adalah pesertanya karena oknum," ujar dia.

Pemprov Sulsel, kata Imran, ingin menerima ASN yang terintegritas sehingga berharap dan meminta para peserta SKB bisa melaksanakan ujian dengan baik.

"Sebab jika awalnya sudah curang maka kita tidak bisa memastikan ASN kita lebih baik ke depan. Jangan percaya calo, karena sesungguhnya kelulusan itu kembali pada diri masing-masing dengan cara belajar yang baik," urainya.