Banyak Mafia Tanah di Makassar, Pemkot Aktifkan Pemburu Aset

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu aset negara. Untuk diselamatkan dari penguasaan pihak ketiga, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah.

"Saya segera aktifkan kembali tim pemburu aset. Termasuk melibatkan kejaksaan dan KPK," ujar Ramdhan Pomanto, Kamis (21/10/2021).

Menurut dia, sebelum menjabat wali kota periode pertama, banyak sekali aset Pemerintah Kota Makassar tidak tercatat dalam buku tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga saat duduk menjadi wali kota, ia mencoba mendata aset tersebut.

Selanjutnya, dipertegas dengan mendaftarkan seluruh data aset tersebut ke BPN untuk mendapatkan status kepemilikan lahan yang menjadi milik pemerintah.

"Dari zaman saya (sebelum menjabat) dulu aset tidak ada tercatat. Sekarang sudah ratusan hampir seribu. Kini sudah tercatat dalam sertifikat sekitar 400-an sekian," ujarnya.

Wali Kota yang akrab disapa Danny Pomanto ini mengungkapkan, begitu banyak aset pemkot yang tidak terurus dengan baik. Seperti status kepemilikan lahan sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) serta aset lain yang dikuasai perseorangan maupun korporasi.

"Begitu banyak lahan SD, SMP, semua (belum berstatus kepemilikan). Ini tentu sangat lemah," ujarnya pula.

Danny menuturkan, sejak masa jabatan periode pertamanya selesai, banyak mafia tanah mulai menggugat lahan milik pemerintah yang belum memiliki sertifikat. Ironisnya, jelang pelantikan, sejumlah kasus gugatan inkrah di Pengadilan Negeri Makassar.

"Mengherankan, waktu saya selesai menjabat periode pertama, gugatan banyak masuk, dan saat mau dilantik banyak mau inkrah, maka saya ajukan PK (Peninjauan Kembali). Ini kan aneh," ujar Wali Kota Makassar dua periode ini.