Banyak Daerah di Sulsel Mengalami Krisis Air Bersih

Fraksi PKS DPRD Sulsel menyampaikan hasil reses, pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses dari fraksi-fraksi.

Hasil reses seluruh anggota Fraksi PKS disampaikan langsung oleh Meity Rahmatia para rapat paripurna tersebut.

Adapun hasil reses, Meity menyebut bahwa sejumlah daerah mengalami krisis air bersih yang memerlukan perhatian dari pemerintah.

“Terjadi krisis air bersih di beberapa wilayah di Sulsel yang memerlukan penanganan dari Pemprov secara serius,” ungkap Meity, dikutip Jumat (26/2/2021).

Selain itu, dari hasil memantau hasil reses dari anggota Fraksi PKS yang setiap reses masalah tentang kelangkaan pupuk dan kebutuhan dasar petani, seperti air dan alat pertanian selalu menjadi keluhan kelompok tani.

“Sehingga fraksi kami memandang perlu untuk menjadi perhatian Pemprov agar kasus seperti ini tidak terulang setiap musim tanam,” ujarnya.

Ada juga beberapa persoalan yang dikemukakan Meity pada rapat tersebut antara lain, adanya SKB 3 Menteri terkait pengalokasian dan penggunaan Dana Desa yang terbatas peruntukannya, maka kami mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera mengeluarkan Pergub dari Perda No. 9 / 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pedesaan dan memastikan program bantuan pedesaan direalisasikan pada tahun anggaran 2021.

UMKM sebagai sektor yang paling terdampak pandemi Covid, harus mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar agar terjadi percepatan pemulihan ekonomi di Sulsel.

Banyaknya jalan milik provinsi yang rusak berat yang butuh prioritas penanganan seperti di Jalan poros Anrihua-Bulukumba 7 Km. Jalan Poros Maros-Bone. Jalan Poros Bajeng-Limbung. Jalan Poros Gowa-Barombong-Metro

Sementara dalam pembangunan sektor keagamaan baik secara kuantitas, penerima maupun besaran jumlah insentif, Fraksi PKS mendorong adanya peningkatan insentif untuk guru mengaji.

“Berdasarkan data yang kami dapatkan dari 29.000 guru mengaji hanya 2.500 yang mendapatkan insentif di 2020 dan baru 10.000 di 2021,” paparnya.

Melihat dampak banjir di Luwu Utara, yang masih menyisakan banyak agenda untuk pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak, fraksi kami meminta kepada Pemprov agar melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemkab terdampak.