Angka Kemiskinan dan Pengangguran Diprediksi Meningkat

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memprediksi angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat akibat dampak kenaikan harga BBM subsidi naik.

Meski demikian, pemerintah telah mengucurkan dana bantuan sosial langsung (BLT).

Menurut Anis, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, selama harga BBM masih tinggi.

"Tidak sebanding dengan tekanan ekonomi dihadapi, kemungkinan akhir tahun angka kemiskinan meningkat," ujarnya seperti dilansir Pojoksatu, Senin (5/9/2022).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menilai kebijakan kenaikan harga BBM tidak tepat.

Sebab, ekonomi nasional lagi merangkak tumbuh akibat hantaman pandemi Covid-19. Namun terhambat akibat kenaikan BBM.

"Momen sangat tidak pas, ketika perkonomian sedang bergerak pada pemulihan, bukan distimulus tapi malah dihambat, kebijakan kontraproduktif," ujarnya.

Selain itu, lanjut Anis, kenaikan harga BBM tidak hanya akan berdampak kepada biaya transportasi, tetapi kepada semua sektor.

"Kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja, tapi juga ke hampir semua sektor ekonomi akan terdampak," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) yakni pertalite, solar, dan pertamax per Sabtu (3/9/2022).

Presiden Joko Widodo beralasan, kenaikan ini tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," tuturnya.

Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun.

Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.

Selain itu, kata dia, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara itu seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tuturnya.

Dengan naiknya harga BBM ini, kata Jokowi, sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," terangnya.