Anggaran Tidak Terpakai Mau Dialihkan ke Karebosi dan Sirkuit Balap Untia

Pemerintah bakal menggunakan dana yang belum terserap (Silpa) 2021 sebesar Rp 800 miliar lebih.

Bakal dialihkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis seperti renovasi total lapangan karebosi, termasuk pusat kuliner kanre rong.

Selain itu, untuk rehabilitasi anjungan pantai losari hingga pembangunan stadion dan sirkuit balapan di Kelurahan Untia.

Plt Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman mengatakan fokus tahun depan yaitu pemulihan ekonomi.

Telah disiapkan skenario agar dana yang belum terserap dialihkan untuk tahun depan.

"Dana yang tidak terserap di angka Rp800 miliar untuk 2021, kita push (alihkan) untuk tahun depan belanja modal," ujarnya saat dikutip, Sabtu (11/12/2021).

Dia menyebut penggunaan selain proyek, digunakan juga untuk membiayai program yang menyentuh langsung masyarakat. Dengan sumber pendanaan yaitu APBD 2022.

"Untuk 2022 kita masuk dalam pemulihan ekonomi nasional, ada beberapa kantong baru yang akan kita buat,".

Kalau pengalihan masuk dan terakomodir di APBD kita dan sudah diperhitungkan," sambungnya.

Dia mengungkap silpa berasal dari anggaran milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terserap. Penyebab, menemui hambatan seiring adanya kebijakan pembatasan selama pandemi covid 19.

"Penyerapan anggaran sedikit dibawah rata-rata karena pandemi. Itu berpengaruh karena ada PPKM membuat pergerakan terbatas,"

"Belanja yang tidak urgen (mendesak) atau bersentukan covid kita tunda dulu, barulah 2022 belanja modal yang langsung ke menyentuh masyarakat," tambahnya.

Helmy melaporkan kinerja kas pemerintah sepanjang tahun ini. Relatif stabil dan bisa membiayai program pembangunan hingga mitigasi bencana pandemi covid 19.

"Sudah banyak strategi kita menjaga stabilkan ekonomi, memang Makassar ini masuk dalam daerah yang berhasil mitigasi bencana covid 19 baik aspek kesehatan,sosial dan pembangunan,"

Dia kemudian membandingkan kondisi daerah lainnya. Makassar diklaim jauh lebih baik, seiring ada yang mengalami defisit anggaran dan tidak mampu membayar gaji pegawai.

"Kesetabilan APBD terjaga dan warga bisa kita urus, kalau kota lain tidak punya saldo kas dan tidak bisa bayar pegawai. Alhamdulillah Makassar selama dua tahun ini punya kas yang cukup untuk bisa membayar tahun ini," tutupnya.