Aliyah Mustika : Pemda di Sulsel Harus Bekerja Simultan dan Lebih Terstruktur Hadapi Covid-19

Dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan mulai terasa menyusul lumpuhnya sebagian besar sektor usaha di daerah tersebut. Kondisi paling kentara terjadi di Makassar sebagai episentrum dampak pandemi, di mana ribuan pekerja terpaksa dirumahkan.

Dilansir dari data Dinas Ketenegakerjaan Kota Makassar, sebanyak 4.295 pekerja formal dirumahkan sebagai konsekuensi dari dampak pandemi dan berasal dari laporan 73 perusahaan berbagai sektor usaha. Sedangkan untuk pekerja informal, disinyalir melampaui angka dari segmen formal yang terpapar dampak pandemi.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham menilai kondisi yang terjadi tersebut sudah saatnya menjadi prioritas pemerintah semua level, provinsi maupun kabupaten/kota untuk merumuskan langkah strategis yang mampu membendung kian parahnya dampak sosial ekonomi.

Pada sisi lain, lanjut dia, fokus penanganan dampak sosial tidak terkonsentrasi untuk pekerja formal yang dirumahkan perusahaan tetapi juga segmen informal yang terdampak pandemi Covid-19 di Makassar maupun Sulsel secara umum.

"Untuk tataran pusat, kami di DPR bersama pemerintah sudah satu suara atas program bantuan/stimulus terhadap segmen informal ini, paralel dengan penanganan untuk karyawan formal yang dirumahkan. Nah, kita dorong juga pemda bisa memiliki perhatian serupa, untuk meminamalisir dampak sosial nantinya," tutur dia, Kamis (9/4/2020).

Menurut dia, pemerintah daerah baik terkhusus Pemprov Sulsel masih sebatas memikirkan keberlangsungan ekonomi makro daerah sehingga cenderung melupakan nasib kelas pekerja formal maupun informal yang terpaksa kehilangan sementara sumber pendapatan karena pandemi.

Hal tersebut terlihat dari belum adanya langkah taktis pemda yang bersifat preventif dan penanggulangan dampak sosial, karena koordinasi tidak dilakukan secara sistematis terstruktur dalam menghadapi pandemi.

"Padahal kita punya sumber daya, pangan kita cukup jika dikonsolidasikan kemudian didistribusikan bagi warga yang terdampak pandemi. Ini bisa dilakukan paralel dengan upaya preventif seperti penerapan PSSB sembari menyiapkan langkah penanggulangan dampak sosial," tuturnya.

Dia menyarankan, seluruh elemen yang berada pada barisan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel sudah saatnya bergerak bersama bersifat simultan sesuai dengan tupoksi sehingga seluruh dampak yang memungkinkan terjadi bisa tertangani.

"Sederhananya begini, opsi PSSB kita bisa jalankan dengan cakupan episentrum pandemi di Sulsel, sementara elemen lainnya dalam komando Gubernur bisa bergerak untuk menyiapkan antisipasi kegaduhan sosial ekonomi, terkhusus untuk kalangan pekerja formal dan informal," katanya.