Akhir Bulan Februari, Wali Kota Makassar dan Sejumlah Bupati Terpilih di Sulsel Resmi Menjabat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otda, Akmal Malik telah menerbitkan surat keputusan (SK) pelantikan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2020 lalu.

SK bernomor 131/966/OTDA, memuat tentang Pelantikan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui teleconference atau secara virtual demi meminimalisir penyebaran Covid-19.

Diterbitkan Senin 15 Februari 2021. SK menyebutkan, pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan dalam beberapa tahap, hal ini disebabkan adanya daerah yang masih mengalami gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tahap awal pelantikan direncanakan paling cepat 25 atau 26 Februari mendatang. Sementara, para Bupati/Wali Kota terpilih nantinya tetap akan dilantik Gubernur, bagi daerah yang tidak ada gugatan PHP.

Sedangkan bagi daerah yang masih ada gugatan, dan daerahnya dipimpin oleh Penjabat (Pj) atau Pelaksana harian (Plh) kemungkinan pelantikan akan ditarik ke Kemendagri dari Jakarta.

Khusus di Sulawesi Selatan (Sulsel), Gubernur Nurdin Abdullah melalui juru bicaranya, Veronica Moniaga menyampaikan hal yang sama.

Pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada 2020 di Sulsel akan dilakukan pada 25 Februari 2021.

Adapun daerah yang dilantik bulan Februari ini adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar dan Kota Makassar.

“Hari ini SK dari Dirjen Otda Kemendagri terkait pelantikan pemenang Pilkada 2020 baru diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Dalam SK itu tercantum pelantikan digelar pada 25 Februari 2021,” kata Veronica keterangan tertulianya, dikutip Rabu (17/02/2021).

Dari 12 daerah yang melaksanakan Pilkada, lanjut dia, hanya ada 11 kepala daerah yang dilantik pada tanggal 25 Februari nanti. Termasuk kota Makassar yang dalam surat Mendagri itu diberi poin khusus.

Mereka yang dilantik adalah kepala daerah yang telah ditunjuk pelaksana harian (Plh)nya. Sementara Toraja Utara akan menyusul pelantikannya.

“Karena kan ada 12 kabupaten dan kota menggelar Pilkada serentak 2020Kalau Toraja Utara kebetulan sebenarnya masih menjabat sampai Maret,” terangnya.