Ada Gelombang PHK, Menkeu Sri Mulyani Sebut Masih Dipantau

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, turut buka suara terkait kabar maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri padat karya.

Menkeu mengatakan, pihaknya masih memantau terkait hal ini. Serta mengaku siap memastikan APBN akan berperan meredam masalah tersebut.

"Mengenai PHK di beberapa sektor, terutama di sektor tekstil, fenomena ini tentu akan terus kita monitor secara spesifik dengan kementerian atau lembaga lain," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2022, dilansir Jumat, 4 November 2022.

Pemerintah akan menggunakan alokasi belanja negara untuk menahan gejolak ekonomi yang telah memberikan dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja.

Menurutnya saat ini produk tekstil, ekspor hingga September 2022 masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Menkeu menyebut, untuk kategori pakaian dan aksesoris rajutan masih tumbuh 19,4%.

Lalu produk non rajutan tumbuh 37,5%, alas kaki masih tumbuh 41,1%. Pemerintah juga melihat pusat pertumbuhan di Asia Selatan seperti India dan risiko pelemahan ekonomi negara maju.

Sri Mulyani mengungkapkan hingga saat ini alokasi belanja negara diperkirakan naik dalam dua bulan terakhir. Anggaran belanja negara per September 2022 masih 61,6% atau Rp1.913,9 triliun dari pagu Rp3.106 triliun. Artinya masih ada sisa Rp 1.192,5 triliun.

Sisa anggaran ini, nantinya akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa subsidi upah atau program bansos lain yang sedang berjalan. Hal ini diharapkan bisa menjadi tambahan bantalan sosial bagi masyarakat.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 04 Nov 2022