12 OPD Pemprov Sulsel Dipimpin Plt, Serapan Anggaran Bakal Loyo

Komposisi pejabat pucuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang nyaris sebagian besar diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dinilai bisa menjadi pemicu rendahnya penyerapan APBD.

Pengamat Keuangan Negara, Bastian Lubis menyayangkan gaya pemerintahan Gubernur Nurdin Abdullah (NA) dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang lebih banyak menempatkan pejabat dengan status Plt pada sejumlah OPD.

Bastian mengatakan posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kebanyakan diisi Pelaksana Tugas (Plt) akan sangat berpengaruh terhadap realisasi penggunaan anggaran APBD 2020.

Menurutnya, jabatan seorang Plt tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sebagai pengguna anggaran. Bastian menilai Plt hanya bentuk penyanderaan posisi kepala OPD.

“Plt Pengelola Keuangan itu tidak bisa keluarkan uang. Saya bilang pejabat lillahi taala. Inilah saya lihat Plt yang dibuat itu penyandaraan gak ada apa-apanya,” ucap Peneliti Senior Anti Korupsi Universitas Patri Artha, Kamis (29/1/2020).

Lebih jauh mantan auditor BPKP itu  mengatakan selama posisi Plt Kepala OPD tetap tidak punya wewenang ambil keputusan. Kata Bastian harusnya Gubernur NA mempercepat proses pengisian pejabat defenitif.

Diketahui, ada 12 OPD hingga saat masih diisi Plt. Mulai dari, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Biro Pembangunan, Sekwan, Bapepda, Biro  Umum, Biro Ortala, Badan Penghubung Daerah, BPKD, dan Diskominfo.