DPRD Makassar Siapkan Perda Baru Minol, Penjualan Online-Jalur Laut Disorot

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai memperketat arah pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol). Regulasi baru disiapkan untuk mengantisipasi perdagangan ilegal, penjualan melalui media sosial, hingga distribusi minol melalui jalur laut dan wilayah kepulauan.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Komisi A DPRD Makassar tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, serta Penjualan Minuman Beralkohol di Aula Sipakatau Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, pengawasan minol perlu diperkuat agar konsumsi minuman beralkohol tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

“Minol ini kan memang harus menjadi perhatian kita karena jangan sampai minuman beralkohol ini dianggap menjadi sebuah kebiasaan,” kata Munafri usai rapat paripurna.

Menurutnya, pengawasan harus memastikan berbagai ketentuan pembatasan peredaran dan penjualan minol diterapkan secara konsisten, termasuk aturan mengenai usia konsumen serta lokasi penjualan yang tidak berdekatan dengan fasilitas masyarakat seperti sekolah.

Munafri juga menyoroti tantangan geografis Makassar yang memungkinkan minol masuk melalui jalur laut dan kawasan kepulauan. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi.

“Kota terbuka, masuk lewat kapal laut dan sebagainya, ya harus menjadi kontrol kita,” jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Qurais (RTQ), menjelaskan bahwa Ranperda tersebut dirancang untuk menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2014 yang dinilai perlu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi nasional dan sistem perizinan berusaha.

Politisi PPP itu menyebut, perubahan pola perdagangan, termasuk pemesanan melalui media sosial dan layanan pengantaran, menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan peredaran minol.

“Pengawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan pembatasan dan larangan perdagangan minuman beralkohol berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ia menegaskan, pengaturan baru juga perlu mencakup verifikasi usia konsumen, keterlacakan kegiatan usaha, serta perlindungan data pribadi dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah pusat.

Komisi A mengusulkan pengaturan yang lebih komprehensif, mulai dari legalitas usaha, pengendalian lokasi dan waktu penjualan, pembatasan usia konsumen, pengawasan berbasis risiko, hingga mekanisme penanganan pelanggaran.

Selain itu, pengawasan akan melibatkan pembagian kewenangan yang jelas antara perangkat daerah, seperti bidang perdagangan, perizinan, pariwisata, kesehatan, dan Satpol PP. Koordinasi dengan kepolisian, instansi pengawasan obat dan makanan, serta bea cukai juga dinilai penting untuk menindaklanjuti temuan sesuai kewenangan masing-masing.

RTQ menilai penggantian Perda Nomor 4 Tahun 2014 perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar mengubah sejumlah pasal. Menurutnya, perubahan parsial berisiko menimbulkan ketidaksinkronan dengan sistem regulasi yang berlaku saat ini.

“Pembentukan Raperda ini bertujuan memperbarui pengaturan yang telah berlaku, menyelaraskan legalitas usaha dengan sistem perizinan berusaha, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Komisi A juga mendorong pembahasan Ranperda melibatkan seluruh fraksi DPRD, pemerintah kota, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Data legalitas usaha, lokasi penjualan, hasil pengawasan, serta pengaduan masyarakat diharapkan menjadi bahan penting untuk menguji efektivitas substansi regulasi.

RTQ menegaskan, keberhasilan aturan nantinya tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga peningkatan kepatuhan pelaku usaha, berkurangnya pelanggaran berulang, serta penyelesaian pengaduan masyarakat.

“Regulasi ini kita harapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum tetap menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tutupnya. (****)