BNPB Berikan Dana Siap Pakai pada 14 Daerah di Sulsel yang Terdampak Bencana Hidrometereologi

MAKASSARINSIGHT.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto, menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Sulsel yang terdampak bencana Hidrometeorologi, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Senin 9 Januari 2023.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB RI juga menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) logistik, DSP operasional, selimut, dan matras, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga 14 Kabupaten Kota yang terdampak bencana ekstrim tersebut.

Ke 14 Kabupaten Kota itu, yakni, Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kota Parepare, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Banteng, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bulukumba.

Baca Juga: 

• Lawan PSM, Barito Putera Optimistis Raih Poin Maksimal
• Kalah dari Vietnam, Indonesia Tersingkir di Semi Final Piala AFF 2022
• Simak, Ini Jenis Keahlian yang Paling Banyak Dicari di Masa Depan
• Pemprov Sulsel Dapat Dana Siap Pakai untuk Penanggulangan Bencana dari BNPB, Nilainya Rp500 Juta
• Kendalikan Harga Pangan, Pemkot Makassar Akan Gelar Pasar Murah! Tunggu Jadwalnya...

"Kami tadi berikan bantuan, yang pertama berupa Dana Operasional masing-masing sebesar Rp250 juta untuk setiap kabupaten kota, Rp500 juta untuk provinsi, kemudian logistik berupa sembako dan makanan yang bisa di konsumsi secara langsung senilai Rp100 juta masing-masing perkabupaten kota, dan kami sepakat juga selimut masing-masing kabupaten kota, dan seribu matras masing-masing kabupaten kota," jelasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, total bantuan yang diberikan yakni DSP Operasional sebesar Rp4 miliar, DSP Logistik sebesar Rp1,4 miliar, 14 ribu buah selimut, dan 14 ribu buah matras.

Dalam upaya penanganan bencana di Sulawesi Selatan, Suharyanto juga meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk dapat melakukan mitigasi pencegahan dalam menekan jumlah kejadian bencana Hidrometeorologi pada 2024 mendatang.

"Setelah selesai surut kita tidak boleh diam, tetapi harus berpikir bagaimana kalau hujan yang sama (terjadi) di tahun depan di 2024 tidak banjir seperti sekarang, kalaupun banjir yah lebih kecil dari sekarang. Itu artinya mitigasi pencegahannya berjalan. Itu ukurannya," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi memaparkan laporan gubernur Sulsel terkait bencana Hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.

Ia menyampaikan dalam beberapa hari terakhir sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dilanda bencana ekstrim dengan intensitas hujan yang cukup tinggi yang dimulai sejak 22 Desember 2022 hingga pada 9 Desember.

Baca Juga :

• Komitmen Memajukan UMKM, Pemkab Maros Hadirkan Layanan Gratis Bagi Pengusaha Kecil
• Anda Salah Transfer? Nasabah BCA Bisa Lakukan Hal Ini untuk Membatalkan Pengiriman Uang
• PSM Makassar Jamu PSS Sleman, Wali Kota Parepare Ajak Suporter Padati Stadion Gelora BJ Habibie

"Akibat bencana Hidrometeorologi tersebut 19 kabupaten kota terdampak dan 9 kabupaten diantaranya berstatus tanggap bencana berdasarkan putusan daerahnya masing-masing," ucapnya.

Berdasarkan update data kejadian bencana Hidrometeorologi di Sulawesi Selatan yang terjadi mulai 23 Desember hingga 7 Januari, lanjutnya, tercatat sebanyak 26.263 Kepala Keluarga menjadi korban terdampak bencana atau sebesar 60.948 jiwa dengan jumlah korban meninggal sebanyak 10 orang.

Sementara, total rumah yang terdampak bencana sebanyak 1.168 rumah dengan rincian, rusak ringan sebesar 894 rumah, rusak sedang 201 rumah, dan rusak berat sebanyak 190 rumah.

"Atas bencana hidrometeorologi tersebut, menjadi respon Pemerinrah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu dan berkontribusi terhadap apa yang menimpa beberapa kabupaten tersebut. Pemprov pun menggelontorkan dana yang bersumber dari Dana Tidak Terduga kepada 4 kabupaten," tegasnya.

Empat Kabupaten Kota itu, kata Aslam, yakni Kabupaten Soppeng sebesar Rp1,3 miliar, Kabupaten Maros sebesar Rp310 juta, Kabupaten Wajo sebesar Rp195 juta, dan Kabupaten Takalar sebesar Rp1,6 miliar. (*)