Yulius Patandianan Soroti Pengawasan Program Kebudayaan Makassar

MAKASSARINSIGHT.com – Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yulius saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pelaksanaan program di sektor kebudayaan. Pengawasan diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.

Dalam pemaparannya, Yulius hadir sebagai narasumber pertama yang membahas peran strategis DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan tersebut mencakup aspek perencanaan, keuangan, program, hingga pelayanan publik.

Keempat aspek itu dinilai menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pemerintah sekaligus memastikan sumber daya daerah digunakan secara tepat sasaran.

Pada sektor kebudayaan, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas anggaran dalam mendukung pelestarian budaya, pembinaan seni, penyelenggaraan festival, serta pengelolaan cagar budaya.

Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, S.STP., M.Tr.AP., selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, menjelaskan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan, termasuk kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Gideon Banga, S.H., dari kalangan akademisi, memberikan perspektif mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia turut menyoroti posisi pelestarian kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

Diskusi dipandu moderator Abby Rattealo. Peserta juga diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait pengawasan pemerintahan serta pengembangan sektor kebudayaan di Kota Makassar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan DPRD semakin memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya Makassar. (****)