Waspada, Pertalite Rp10 Ribu Bisa jadi Bom Waktu Subsidi

MAKASSARINSIGHT.com - Harga Pertalite di SPBU saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun harga keekonomian atau harga asli tanpa subsidi tercatat di angka Rp16.088 per liter. Artinya, setiap kali kamu isi bensin Pertalite, negara "nombokin" Rp6.088 per liter dari APBN.

Angka ini disorot setelah media sosial ramai memperbincangkan video struk pembelian BBM di SPBU Pertamina yang menampilkan harga keekonomian Pertalite mencapai Rp16.088 per liter. 

Angka tersebut langsung memicu perdebatan publik karena jauh lebih tinggi dibanding harga Pertamax yang saat ini dijual sekitar Rp12.300 per liter.

Mengacu paparan Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang juga pakar bahan bakar dan pelumas, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, perbedaan harga antara Pertalite (RON 90), Pertamax (RON 92), hingga Pertamax Green (RON 95) pada dasarnya tidak terlalu jauh. 

Baca Juga: 

• Pengambilalihan Parkir Pasar di Makassar Picu Keresahan Jukir
• Perumda Parkir Makassar Dorong Disiplin Pegawai Lewat Apel Pagi
• Kafilah MTQ Makassar Raih 47 Juara, Wali Kota Appi Beri Bonus Tunai

Zaenuri menilai, jika mengacu pada pasar internasional seperti Singapura, selisih harga BBM dengan tingkat RON berbeda umumnya relatif tipis.

Dengan konsumsi Pertalite nasional yang mencapai puluhan juta kiloliter per tahun, total subsidi yang digelontorkan pemerintah bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Mengapa Subsidi BBM Disebut "Bom Waktu"?

1. Rupiah Melemah, Beban Subsidi Otomatis Naik

Harga minyak dunia dihitung dalam dolar AS. Ketika rupiah melemah ke Rp17.300 per USD, biaya impor minyak mentah otomatis membengkak dalam denominasi rupiah, sementara harga jual Pertalite tidak bergerak.

Setiap pelemahan rupiah Rp100 saja bisa menambah beban subsidi secara signifikan dalam skala nasional.

2. Harga Minyak Dunia Tak Bisa Diprediksi

Gejolak geopolitik global, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga ketegangan perdagangan AS-China, membuat harga minyak mentah dunia (Brent Crude) bergerak volatile. Ketika harga minyak naik, selisih subsidi langsung melebar.

3. Subsidi Tidak Tepat Sasaran

Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 70% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Kelompok miskin yang tidak punya motor atau mobil justru paling sedikit menikmati subsidi ini.

Risiko Subsidi dan Opsi Lain

Apa Risikonya Jika Subsidi Terus Dibiarkan?

• Defisit APBN melebar - ruang fiskal pemerintah menyempit dan berpotensi mengurangi anggaran program sosial.
• Rupiah makin tertekan - risiko inflasi impor meningkat akibat pelemahan nilai tukar.
• Investasi energi terbarukan stagnan - proses transisi energi berpotensi melambat.
• Moral hazard konsumsi BBM - pemborosan energi bisa semakin sulit dikendalikan.

Apa Opsi yang Bisa Diambil Pemerintah?

• Kenaikan harga bertahap menaikkan harga Pertalite secara gradual untuk mengurangi selisih subsidi tanpa guncangan besar ke masyarakat.
• subsidi langsung ke orang, bukan ke barang Model subsidi berbasis NIK atau rekening, hanya orang yang berhak yang dapat kompensasi, bukan semua pengguna kendaraan.
• pembatasan pembelian Membatasi siapa yang boleh membeli Pertalite bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan atau status sosial ekonomi.
• percepatan transisi ke kendaraan listrik Solusi jangka panjang yang memutus ketergantungan pada BBM berbasis impor minyak mentah.

Yang Perlu Kamu Tahu Sekarang

• Harga Pertalite: Rp10.000/liter (harga jual di SPBU)
• Harga keekonomian: Rp16.088/liter
• Selisih subsidi: Rp6.088/liter ditanggung APBN
• Kurs saat ini: Rp17.300/USD, makin lemah, makin mahal subsidi
• Risiko : Jika tidak dibenahi, beban subsidi bisa menggerus program prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan

Pertalite Rp10.000 terasa murah di pom bensin. Tapi di balik harga itu, ada triliunan rupiah uang pajak yang bekerja menambal selisihnya setiap hari. Dengan adanya penilaian rupiah yang terus melemah dan harga minyak global yang tak menentu, subsidi BBM kini bukan lagi sekadar kebijakan, melainkan bom waktu fiskal yang terus berdetak.

Pertanyaannya bukan apakah kebijakan ini akan diubah, tapi kapan dan seberapa berani pemerintah melakukannya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 11 May 2026