Wali Kota Munafri Beri Peringatan Keras: Tak Ada Raja-Raja di OPD Makassar

Jumat, 20 November 2026 17:26 WIB

200 views

Penulis:Adzkiya Izora

Editor:Adzkiya Izora

b0401b01-aa7a-472a-a781-d2ad4a7a8a3d.jpeg
IST (IST)

MAKASSARINSIGHT.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai menata ulang komposisi birokrasi Pemerintah Kota Makassar. Sebanyak 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II mengalami pergeseran jabatan dalam penyegaran kabinet MULIA.

Penataan tersebut dilakukan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026). Dari 29 pejabat yang masuk dalam penataan, sebanyak 12 orang tetap menduduki posisi sebelumnya, sementara lainnya menempati jabatan baru, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten.

Munafri menegaskan, pergeseran jabatan bukan bentuk ketidaksukaan ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu. Kebijakan itu merupakan bagian dari penyegaran organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kapasitas, serta kebutuhan pemerintahan.

“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujar Munafri.

Namun, di balik penataan tersebut, Appi—sapaan Munafri—mengirimkan pesan keras kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak membangun kekuasaan personal maupun merasa menjadi pemilik organisasi.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pejabat segera melakukan konsolidasi internal, menyatukan visi, dan membangun kerja sama dengan seluruh jajaran. Menurutnya, keberhasilan sebuah OPD tidak hanya ditentukan kepala dinas, tetapi juga bergantung pada kekompakan dan koordinasi seluruh aparatur.

Munafri juga mengingatkan agar pergantian pimpinan tidak menghambat program yang telah berjalan. Pejabat lama dan pejabat baru diminta menjaga komunikasi serta memastikan program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, tetap berlanjut.

Selain mengejar kinerja, Appi secara khusus menekankan pentingnya integritas. Ia mengingatkan jajaran Pemkot Makassar terhadap catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah tim lembaga antirasuah itu memberikan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan di Makassar.

Praktik pengadaan barang dan jasa yang menyimpang, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan menjadi sejumlah hal yang harus dihentikan. Ia meminta seluruh pejabat tidak membiarkan pelanggaran terjadi di lingkungan kerja masing-masing.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” ujarnya.

Munafri memastikan penataan birokrasi tidak berhenti pada pelantikan. Evaluasi kinerja pejabat akan dilakukan secara berkala, bahkan setiap bulan, dengan melihat capaian program, koordinasi, serta hasil kerja masing-masing OPD.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus mampu menerjemahkan program prioritas pemerintah kota menjadi hasil konkret. Sebab, capaian statistik dan penghargaan yang diraih Pemkot Makassar belum cukup apabila persoalan mendasar masyarakat belum tertangani.

Sejumlah pekerjaan rumah yang disoroti antara lain kemiskinan, persoalan gizi anak, akses pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.

Karena itu, kepala OPD diminta tidak terjebak pada rutinitas administrasi. Mereka harus menghadirkan inovasi dan solusi yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegas Appi.

Ia juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan budaya literasi dan menghasilkan gagasan tertulis sebagai kontribusi pemikiran bagi pembangunan Kota Makassar.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap pergeseran jabatan menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Aliyah, setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi. Ia meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun kolaborasi, serta mengoptimalkan potensi aparatur di lingkungan masing-masing.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Aliyah menekankan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari capaian administratif maupun banyaknya program. Ukuran utamanya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Dengan komposisi birokrasi yang baru, kepemimpinan MULIA berharap seluruh perangkat daerah bergerak lebih solid dan responsif. Tantangannya kini berada pada kemampuan 29 pejabat tersebut membuktikan bahwa penyegaran kabinet benar-benar menghasilkan perubahan kinerja, bukan sekadar perpindahan kursi jabatan. (****)