Sinergi BPOM dan Pemprov Kalsel Diperkuat, Taruna Ikrar Tegaskan Keamanan Pangan dan UMKM Penopang Indonesia Emas 2045

MAKASSARINSIGHT.com, BANJARBARU — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan pentingnya sinergi strategis antara BPOM dan Pemerintah Daerah sebagai fondasi untuk memperkuat keamanan obat dan makanan dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Taruna dalam Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (17/11/2025). Forum tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, para bupati/wali kota, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM.

Taruna menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan bukan hanya tugas regulasi, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, BPOM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong atas hibah tanah seluas 6.924 m² untuk pembangunan kantor Balai POM Tabalong dan pendirian Laboratorium Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden untuk memastikan generasi sehat dan nutrisi merata di seluruh daerah.

Selain itu, BPOM juga menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha, sebagian besar dari sektor kosmetik. Pemberian izin ini menjadi bagian dari upaya memperkuat UMKM agar dapat naik kelas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Taruna menegaskan bahwa BPOM terus mendorong penguatan UMKM melalui pendampingan regulatori, keringanan biaya perizinan, serta optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik POM, terutama bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Pada forum yang sama, BPOM mengangkat tiga isu kesehatan penting yang diperingati pada November, yakni Hari Kesehatan Nasional, Hari Diabetes Sedunia, dan World Antimicrobial Resistance Awareness Week. Taruna kembali menyoroti ancaman resistensi antimikroba (AMR) yang disebutnya sebagai “silent pandemic”, terlebih setelah BPOM menemukan bahwa 86,79% apotek di Kalimantan Selatan masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Menutup sambutan, Taruna menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Sinergi BPOM dan Pemda adalah jalan utama memastikan keamanan obat dan makanan, melindungi masyarakat, dan mendorong UMKM sebagai tulang punggung ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM periode 2023–2024. (***)