Pupuk Indonesia Soal Tuduhan Korupsi Rp8,3 Triliun: Tidak Berdasar dan Tidak Sesuai Fakta

JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) membantah tuduhan korupsi dan dugaan manipulasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang disampaikan sejumlah pihak.  Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Cindy Sistyarani menegaskan bahwa perusahaan, termasuk para direksi, telah dan terus berkomitmen melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, termasuk dalam hal transparansi laporan keuangan.

“Kami menegaskan bahwa tuduhan korupsi dan dugaan manipulasi laporan keuangan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kami berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan transparansi laporan keuangan,” kata Cindy menanggapi sejumlah pemberitaan belakangan ini, pada Senin, 16 Juni 2025.

Cindy mengatakan Laporan Keuangan Konsolidasian Pupuk Indonesia Tahun 2023 telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) dengan opini wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan tersebut, tambah Cindy, juga sudah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kebutuhan monitoring dan analisis oleh otoritas pasar modal, mengingat Pupuk Indonesia merupakan perusahaan yang menerbitkan obligasi.

"Laporan Keuangan tersebut juga telah disampaikan kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI AKN II sebagai bagian dari objek audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023," ujar dia.

Cindy menegaskan tuduhan mengenai adanya selisih Rp 8,3 triliun dalam laporan keuangan Pupuk Indonesia sama sekali tidak benar. Menurut dia, seluruh saldo tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia secara rinci dan sesuai fakta.

Cindy menjelaskan sebanyak Rp 7,3 triliun merupakan deposito berjangka lebih dari 3 bulan yang ditempatkan pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) sehingga disajikan dalam Aset Lancar Lainnya pada Laporan Keuangan.

Sementara itu, sebanyak Rp 707,9 miliar merupakan saldo kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo tersebut, kata dia, telah disajikan dalam Aset Lancar Lainnya dan kelompok Aset Tidak Lancar Lainnya dalam laporan keuangan.

Cindy melanjutkan sebanyak Rp 331,7 miliar terdiri dari berbagai mutasi non-kas lainnya atas rekonsiliasi penambahan aset tetap, termasuk pembelian secara utang atau akrual, kapitalisasi biaya pinjaman dan aset hak guna, serta pembentukan penyisihan atas penurunan nilai piutang dan persediaan. Dia menegaskan seluruh nilai tersebut telah tercermin dalam beberapa pos Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan terkait.

“Dengan demikian, Pupuk Indonesia menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku,” ujar dia.

“Perusahaan senantiasa berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, serta terus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kami menghimbau semua pihak untuk merujuk pada informasi resmi yang telah diaudit dan diverifikasi oleh otoritas berwenang guna menghindari kesalahpahaman atas pemberitaan yang beredar,” tutup Cindy.