Populasi Kendaraan Lampaui Kapasitas Jalan Makassar

Kemacetan di Kota Makassar menjadi salah satu masalah prioritas pemerintah daerah. Meningkatnya volume kendaraan yang tak sebanding dengan ruas jalan, dinilai menjadi salah satu penyebab.

Kepala Bidang Moda dan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jasman Launtu menuturkan saat ini volume kendaraan di Makassar telah mencapai 2,1 juta unit kendaraan yang 1,6 juta di antaranya merupakan sepeda motor.

“Sejauh ini kami tak punya kewenangan dan barangkali tak ada otoritas di Indonesia yang punya kewenangan itu,” kata Jusman di Hotel Almadera, Kamis (5/3/2020).

“Memang mudah mendapatkan kendaraan, bahkan tanpa uang muka pun ada. Bisa dimaklumi mungkin ini pertimbangan fiskal dan monoter ekonomi untuk pembangunan, namun menjadi problem kita juga,” kata dia kemudian.

Di sisi lain, penyediaan moda transportasi massal yang kurang digandrungi masyarakat juga menjadi masalah khas perkotaan. Jasman menyebut transportasi massal yang sudah ada saat ini bahkan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

“Terlebih BRT kurang diminati jadi transportasi massal, hingga merugi padahal itu nyaman. Dari segi infrastruktur pun kita belum ada pelebaran jalan,” paparnya.

Solusi jangka pendek mengurai kemacetan, Jusman mengatakan, saat ini, pihaknya telah menyiapkan ratusan personil untuk mengatur lalu lintas. Bahkan, kata dia, Ojek Online atau Ojol yang juga ditengarai sebagai salah satu penyebab kemacetan pun akan ditertibkan.

“Kita punya personil awal hanya 37 orang, tapi sekarang 300 orang tiap hari kita turunkan personil untuk mengakomodir kemacetan. Kita juga tegas persoalan Ojol. Kita catat platnya jika melanggar dan kita akan laporkan ke pihak managemen,” tuturnya

Kepala Bagian Operasional Kapolrestabes Kota Makassar, AKP Hartati mengungkapkan, pihaknya secara rutin melakukan upaya operasi dalam mengatur lalu lintas.

“Sudah ada beberapa titik yang di-mapping rawan kemacetan. Untuk solusi jangka pendek, kita ada kolaborasi dengan Dishub di penggal jalan, termasuk juga Polda untuk mengatur jam-jam rawan, dari 06.30-08.00,” tutur Hartati

AKP Hartati juga mengakui bahwa jumlah kendaraan yang terus bertambah menjadi salah satu penyebab kemacetan. Ia mengaku sudah menyurati pihak dealer kendaraan agak tidak mempermudah pembelian.

“Ini juga jadi problem, dealer sering menggampangkan masyarakat untuk mendaparkan kendaraan dengan DP yang murah, kami sudah surati juga,” tukasnya.

Direktur Utama PD Parkir, Irham Syah Gaffar mengatakan, saat ini dirinya hanya memiliki kewenangan untuk mengatur kemacetan dengan mengatur perparkiran.

Ia pun berharap masyarakat mampu mengenali juru parkir resmi dan parkir liar. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk kontribusi untuk membantu PD Parkir dalam meningkatkan PAD.

“Kami sedang melakukan penataan parkiran seperti di Panakkukang. Hanya penataan parkir yang jadi fokus kami. Jangan mau membayar jika tidak diberi karcis, karena itu juga membantu kami menghitung dan mendeteksi kecurangan jukir,” tandasnya.