Pemprov Sulsel Siap Kawal Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan GOR Sudiang. Sekolah Rakyat ini, bagian dari program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama (boarding school).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, memimpin Rapat Koordinasi Konstruksi Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Sekda Sulsel pada Jumat (21 November 2025). Pertemuan lintas sektor ini membahas kesiapan lahan, kesesuaian kebutuhan, hingga proses penghapusan aset di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Di Sulsel terdapat sembilan titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang dikerjakan pemerintah pusat. Salah satu lokasi strategis ada di GOR Sudiang, menggunakan lahan milik Pemprov Sulsel. Selama pembangunan berjalan, kegiatan pembelajaran sementara untuk Sekolah Rakyat dilakukan di Gedung BPSDM Sulsel di Jalan Sultan Alauddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Malik Faisal, menyatakan bahwa berbagai aspek pendukung pembangunan, seperti amdal dan legalitas aset, menjadi fokus rapat koordinasi. Ia berharap pembangunan sembilan sekolah permanen ini dapat berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan.

Program Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekelas ini bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi bagian dari upaya pemerataan pendidikan dan pemutusan rantai kemiskinan.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Daerah Sulsel sebelumnya menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan simbol kesetaraan dan masa depan generasi muda. Ia menekankan bahwa pembangunan sekolah ini juga harus menanamkan nilai lokal dan budaya Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pembentukan karakter.

Di balik antusiasme ini, tantangan tetap muncul. Beberapa daerah ternyata mengalami kesulitan menyiapkan lahan yang memenuhi syarat, baik dalam hal ukuran maupun status kepemilikan.

Mengenai pendanaan, pembangunan sekolah permanen di Sulsel dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun sembilan Sekolah Rakyat permanen yang akan menggantikan 16 sekolah rintisan di 12 kabupaten/kota dengan total sekitar 1.750 siswa dari SD hingga SMA.

Pemprov Sulsel menegaskan bahwa komitmennya sangat kuat: tidak hanya sebagai fasilitator lahan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pelaksanaan program ramai-ramai ini. Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar berdiri, tetapi berfungsi sebagai lembaga yang memberikan peluang pendidikan yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu di Sulawesi Selatan. (***)