Pemkot Makassar Pastikan Aspirasi DPRD Terakomodasi dalam APBD Perubahan 2025

MAKASSARINSIGHT.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen mereka untuk merespons serta memasukkan sejumlah poin usulan DPRD ke dalam APBD Perubahan 2025. Hal ini disampaikan usai rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA‑PPAS di Gedung DPRD, Jumat (22/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa nilai anggaran perubahan mencapai sekitar Rp 5,1 triliun, dan sejumlah program yang sebelumnya tak tertampung di APBD pokok akan dibuka ruangnya melalui mekanisme perubahan.

Munafri menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan DPRD adalah refleksi kepedulian terhadap kebutuhan riil masyarakat. Ia menegaskan bahwa rekomendasi dan masukan legislatif akan dipertimbangkan dan dijalankan sesuai kapasitas anggaran dan kelayakan teknis. “Semua saran dan aspirasi akan kami lihat dan jalankan, karena sifatnya rekomendasi untuk arah pembangunan,” ujarnya.

Beberapa usulan konkret yang masuk ke dalam pembahasan adalah pembentukan lembaga Pusat Promosi dan Pemasaran (PPM), dukungan pendanaan bagi layanan digital di Kominfo seperti aplikasi Lontara Plus, peningkatan kapasitas di sektor pendidikan dan kesehatan, serta usulan penambahan anggaran pada instansi yang mendukung pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Aliyah menekankan bahwa perubahan APBD bukan hanya soal penyesuaian teknis, melainkan instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Ia menyebut bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata.

Dari sisi legislatif, Banggar DPRD melalui juru bicaranya, Ray Suryadi Arsyad, menyebut bahwa proses pembahasan KUA‑PPAS Perubahan dilakukan komprehensif, menyelaraskan regulasi, hasil reses, musrenbang, dan aspirasi publik atas kemampuan keuangan daerah.

Dengan kesepakatan ini, Makassar berharap agar APBD Perubahan 2025 menjadi instrumen nyata untuk memperkuat program prioritas, memperluas layanan publik, serta menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini belum terlayani. (***)