Pemilihan Ketua RT/RW di Kepulauan Sangkarrang Dihadang Cuaca dan Tantangan Geografis

MAKASSARINSIGHT.com — Proses pemilihan Ketua RT dan RW di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kondisi geografis yang unik serta cuaca yang kerap tak bersahabat.

1Kecamatan ini terdiri dari delapan pulau yang tersebar di tiga kelurahan, yaitu Barang Caddi, Barrang Lompo, dan Kodingareng. Jarak antar pulau yang jauh serta keterbatasan sarana transportasi laut menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan proses demokrasi tingkat akar rumput ini.

Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar, menjelaskan bahwa distribusi logistik pemilihan sangat tergantung pada kondisi laut. Saat musim hujan dan angin kencang datang, pengiriman ke pulau-pulau seperti Lanjukang dan Bone Tambu bisa terganggu, bahkan tertunda.

Hal ini membuat tahapan pemilihan Ketua RT dan RW membutuhkan penanganan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Ia menegaskan perlunya perhatian lebih dari pihak terkait agar pemilihan tetap bisa berjalan lancar meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

Hingga saat ini, pihak kecamatan masih menunggu petunjuk teknis resmi terkait pelaksanaan pemilihan, termasuk format pemungutan suara—apakah dilakukan per kelurahan atau per pulau.

Dalam sistem yang direncanakan, satu kepala keluarga (KK) memiliki satu hak suara, namun tantangan logistik dan partisipasi warga menjadi isu utama yang harus segera diantisipasi.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki 57 RT dan 15 RW yang tersebar di seluruh kelurahan. Setiap kelurahan rata-rata memiliki antara 16 hingga 21 RT, serta 4 hingga 6 RW. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 14.981 jiwa. Kelurahan Barrang Lompo tercatat sebagai wilayah terpadat, sementara Barrang Caddi memiliki jumlah penduduk paling sedikit.

Selain masalah dalam pelaksanaan pemilihan, keterbatasan fasilitas umum juga menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi warga. Hanya terdapat satu SMA dan lima TK di seluruh kecamatan, serta satu puskesmas dengan layanan rawat inap.

Dengan segala keterbatasan tersebut, pemilihan Ketua RT dan RW di wilayah ini bukan hanya soal teknis demokrasi lokal, tetapi juga cerminan dari perlunya kehadiran negara secara nyata di wilayah-wilayah terluar dan terdepan. (***)