Mendagri di Makassar : Kepala Daerah di Sulsel Adu Gagasan Penanganan Pandemi

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menegaskan, kehadirannya ke Sulawesi Selatan dalam rangka tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Termasuk persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember mendatang.

"Dari 270 daerah yang menggelar pilkada, ada 43 yang masuk zona merah, dua di Sulsel," kata di awal sambutannya pada Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (8/7/2020).

Namun, pemetaan zona merah, orange, kuning dan hijau itu dinamis.

"Apa yang terjadi hari ini, belum tentu sama dengan bulan Desember. Tergantung kemampuan menekan daerah masing-masing," katanya.

Tito mengarahkan, agar kontestasi Pilkada Serentak 2020 di 12 kabupaten/kota di Sulsel menjadi ajang kontestasi penanganan pandemi, khususnya bagi kepala daerah petahana yang akan maju kembali.

Menurutnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dapat memanfaatkan momentum pilkada di tengah pandemi Corona untuk memacu kepala daerah petahana membuat terobosan penanganan Corona.

"Omongan Pak Gub, ini daerah, ini bupatinya nggak beres cara kerjanya sehingga jadi merah. Itu langsung jadi amunisi bagi lawan politiknya sehingga dia bekerja," katanya.

Selain itu, kontestasi penanganan Corona bagi calon kepala daerah yang bertarung dapat mengalihkan isu-isu miring saat pilkada.

"Untuk menekan isu primordial yang kadang menjadi ajang konflik, isu masalah kekerabatan,kesukuan, ras, keagamaan, tertekan dengan isu yang lebih penting, yaitu isu pandemi," tuturnya.

Tito mengungkapkan, dengan digelarnya kembali Pilkada Serentak 2020 akan memberi dampak ekonomi yang baik, setelah sebelumnya ekonomi sempat turun akibat Corona.

Yang paling terasa, anggaran pilkada sekitar Rp 14 triliun untuk 270 daerah pilkada di Indonesia langsung terserap.

"60 persen uang itu digunakan untuk penyelenggara, insentif untuk penyelenggara. Kalau 340 ribu TPS kali 10 orang per TPS petugas, maka totalnya adalah lebih dari 3 juta orang, belum lagi yang kecamatan, desa. Itu 3 juta setengah lapangan kerja padat karya real. Dan mereka pasti akan membelanjakan uang itu, ada uang yang mengalir, nantinya beredar," katanya.

"Belum lagi konteks 40 persennya adalah untuk pembeli alat pilkada, seperti kertas,pena, tinta, tenda, dan lain-lain seperti alat perlindungan Covid-19, masker dan lain-lain. Maka masker, hand sanitizer, segala macam itu otomatis UMKM bergerak," jelasnya.

Ia pun berharap, Pilkada Serentak dapat terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat. Termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer.

harapan itu senada diutarakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. "Sulsel kami harapkan penyelenggaraan Pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu hijau,” ujarnya.