Legislatif Makassar : Pemkot Harus Cegah PHK Karena Alasan Corona

Pemerintah Kota Makassar disebut kurang perhatian dalam melihat kondisi lapangan dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Komisi C DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara menyinggung pergeseran biaya tidak terduga untuk mencegah Covid-19.

"Seharusnya pemkot mempunyai peran yang penting dalam mengantisipasi pandemi Covid-19. Bukan justru melakukan pelantikan. Apabila pemerintah butuh anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penyemprotan, itu boleh saja tetapi harus juga memikirkan masyarakat yang dirumahkan. Mereka mau makan apa kalau tidak bekerja?" ungkap politikus dari Partai Demokrat ini, Sabtu (4/4/2020).

Abdi meminta Pemerintah Kota Makassar juga memperhatikan masyarakat yang telah dirumahkan. Juga perusahan yang ditutup sementara. 

"Ini perlu juga penekanan kepada pemkot untuk para pengusaha. Jangan sampai dengan adanya wabah ini dijadikan sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," tambahnya.

Kepada pemkot, Abdi juga mengingatkan masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Ia meminta agar pemerintah segera mengantisipasi hal tersebut untuk selalu menyampaikan kepada warga agar tetap berada di rumah.

"Fungsikan semua ASN dan aparat keamanan untuk bekerja menyampaikan ke masyarakat. Jangan nanti banyak korban yang berjatuhan baru mau turun," sebutnya.