Kominfo Kenalkan Lontara+ pada Peserta Australia Awards, Tata Kelola Digital

MAKASSARINSIGHT.com – Transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat perhatian internasional. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi praktik baik mengenai digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar melalui berbagai inovasi, termasuk Super Apps Lontara+.

Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan pemerintah daerah dari 12 provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Makassar sebagai salah satu lokasi pembelajaran mengenai tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Baca Juga: 

• Tantangan Berat Danantara Benahi Ringsek BUMN Karya
• Perumda Parkir Makassar Jadi Rujukan, Palopo Pelajari Sistem Parkir Modern
• OCBC Gandeng 50 UKM Kembangkan Produk Kreatif Berbasis Sustainability

“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.

Sementara itu, Course Leader Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia), Rachel Nolan, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program pembelajaran di Australia.

Menurutnya, Makassar dipilih karena dinilai memiliki praktik baik dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang relevan untuk dipelajari oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

“Studi ini bertujuan memperkenalkan praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satunya yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,” kata Rachel.

Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Muhammad Roem memaparkan perjalanan transformasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui Super Apps Lontara+, yang diluncurkan pada 27 Juli 2025.

Ia menjelaskan, sebelum integrasi dilakukan, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi yang dikembangkan masing-masing perangkat daerah sehingga layanan publik berjalan terpisah dan menyulitkan masyarakat.

Melalui Lontara+, berbagai layanan tersebut kini terintegrasi dalam satu platform sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi.

“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelas Roem.

Ia juga memaparkan capaian pengelolaan pengaduan masyarakat sejak Juli 2025 hingga Agustus 2026. Selama periode tersebut, tercatat 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 di antaranya berhasil diselesaikan atau memiliki tingkat penyelesaian sebesar 89,9 persen.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi tersebut juga cukup tinggi. Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai Lontara+ mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan aplikasi mudah digunakan, sementara 87,5 persen menilai layanan pemerintah menjadi lebih transparan dan menyatakan puas terhadap pelayanan yang diterima.

Roem mengatakan, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan layanan Call Center 112 sebagai sistem layanan kegawatdaruratan selama 24 jam serta fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat integrasi dan analisis data Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, melalui MARVEC pemerintah dapat memantau berbagai indikator strategis secara real time, mulai dari kondisi lalu lintas melalui CCTV, pelayanan perpajakan, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai data yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Pemaparan tersebut mendapat perhatian para peserta yang aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan publik, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Baca Juga: 

• BRI Percepat Transformasi BRIvolution Reignite, Dukung Ekonomi Nasional
• 600 Anak Meriahkan Hari Anak Nasional 2026, Tampilkan Bakat dan Kreativitas
• Calon Pengganti Perry Warjiyo, Ini Profil 8 Kandidat Gubernur BI

Rachel Nolan mengaku terkesan dengan sistem digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.

Menurut Rachel, sistem yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi mengenai proses penanganannya secara transparan.

Ia menilai pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efektif dalam pengambilan keputusan berbasis data.

“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutupnya. (****)