Efek Pandemi Masih Terasa, Kenaikan Harga BBM Pengaruhi Kehidupan Rakyat

ANGGOTA DPD RI Fahira Idris mengkritik kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, harga BBM naik berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat.

Terlebih lagi, kenaikan harga BBM akan berdampak kepada semua sektor kehidupan masyarakat.

"Dampak besar dan beruntun di segala bidang kehidupan, tidak semata-mata didasarkan soal hitungan ekonomi saja," kata Fahira dalam keterangannya, Senin (5/2/2022).

Fahira Idris juga mengatakan pemerintah tidak memikirkan psikologi masyarakat menaikkan harga BBM dengan cara mendadak.

Padahal, penderitaan masyarakat belum selesai akibat hantaman pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun.

"Kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi mengabaikan psikologis rakyat yang saat ini sedang tertatih untuk pulih dan bangkit dari hantaman pandemi," ujarnya.

Fahira mengungkapkan selain sektor kesehatan terutama dalam pengendalian pandemi, situasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat masih tertatih.

Menurut Fahira, saat ini masyarakat masih dalam tahap mengumpulkan tenaga, energi.

Kemudian, semangat dan berupaya memaksimalkan segala potensi yang dipunyainya untuk memulihkan diri setelah dihantam badai dahsyat pandemi Covid-19.

Harusnya, lanjutnya, pemerintah fokus memformulasikan berbagai kebijakan yang mempermudah rakyat untuk bangkit agar ekonomi nasional kembali tumbuh.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan menjadi hadangan besar bagi rakyat untuk lebih cepat pulih.

“Situasi saat ini sama sekali tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi," ucapnya.

"Pandemi memang sudah terkendali, tetapi dampaknya masih sangat terasa menyulitkan kehidupan rakyat mungkin hingga beberapa tahun mendatang," sambungnya.

Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat yang baru menrangkak akibat pandemi Covid-19.

"Belum lagi, jika kita melihat situasi ekonomi nasional masih tertatih ditambah kondisi sosial, politik dan hukum saat ini masih menjadi sorotan tajam publik luas," terangnya.

Ia mengatakan, kenaikkan harga BBM bukan hanya menambah beban hidup, tetapi meningkatkan tensi rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

"Harusnya situasi-situasi seperti ini dihindari oleh pemerintah,” kata Fahira.

Menurut Fahira, terkait BBM bersubsidi, prioritas pemerintah saat ini idealnya bukan menaikkan harganya.

Akan tetapi segera merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Saat ini, aturan teknis terutama pertalite belum ada sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran atau masyarakat mampu leluasa menikmati BBM subsidi.

Ia mengatakan jika aturan teknis ini disempurnakan, maka penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran sehingga tidak terlalu membebani APBN.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi.

Hal tersebut harus memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum terutama dengan penggunaan IT yang paling mutakhir.

Menurutnya, jika ada pelanggaran dalam penyaluran harus ada sanksi tegas yang menjerakan sehingga tidak berulang.

“Menaikkan BBM bersubsidi bagi pemerintah mungkin menjadi solusi, tetapi bagi rakyat menjadi sumber persoalan baru," tutur Fahira.