Beda dengan Jokowi, Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur

MAKASSARINSIGHT.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi alokasi dana untuk infrastruktur. 

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pengurangan anggaran ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan APBN yang bertujuan mendukung program jangka panjang yang tidak dapat mengandalkan dana komersial. 

“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan,” terang Thomas kala memberikan pemaparan dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2024.

Baca Juga: 

• Dividen Interim Rp20,33 Triliun: Keuntungan Nyata bagi Negara dan Pemegang Saham BRI
• Menlu 2014-2024 Retno Marsudi Jadi Komisaris Independen Perusahaan Tambang Nikel Vale
• Ekonomi Kerakyatan Jadi Prioritas, Ini 10 Sumbangsih BRI untuk Negeri

Menurut Thomas Djiwandono, APBN akan difokuskan untuk mendukung program-program non-komersial seperti program Makan Bergizi (MBG), ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya. Infrastruktu, lanjut Thomas, tetap menjadi perhatian, tetapi akan diarahkan melalui investasi swasta dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Itu strateginya akan ke sektor swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan,” terang Thomas.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam pernyataannya pada bulan November 2024 seusai pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden mengungkapkan bahwa dana infrastruktur sementara ditahan sesuai dengan arahan Prabowo. Fokus pemerintah saat ini adalah menggenjot ketahanan pangan, energi, dan air melalui revitalisasi infrastruktur yang telah ada.

Penyesuaian Anggaran Kementerian PU

Presiden Prabowo Subianto membawa gaya pemerintahan yang berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo. Jika pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, Prabowo kini mengarahkan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). 

Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, di mana anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun, turun signifikan dari yang tadinya Rp166,99 triliun pada Tahun Anggaran 2024. “Tapi saat ini bisa melakukan itu (restrukturisasi anggaran infrastruktur),” pungkas Thomas.

Baca Juga: 

• Bank Kustodian BRI Dapat Sertifikasi Syariah, Tingkatkan Pelayanan Aset Nasabah
• Ada Peluang Korupsi Besar, Bagaimana Pemerintah Akan Awasi MBG?
• BRI Apresiasi Izin Bullion Pegadaian, Optimis Jadi Langkah Besar untuk Akselerasi Inklusi Keuangan

Penurunan anggaran ini memerlukan kompromi dalam pembangunan fisik berskala besar, tetapi pemerintah tetap berkomitmen memastikan infrastruktur yang ada dapat berfungsi optimal untuk mendukung kebutuhan mendesak lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN.

Menurut Thomas, kolaborasi dengan sektor swasta akan menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur tanpa mengorbankan program prioritas lainnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 15 Jan 2025