Bayar Pajak Kendaraan, Bantu Tambal Jalan Rusak

MAKASSARINSIGHT.com - Setiap tahun, jutaan pemilik kendaraan di Indonesia rutin membayar pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 

Namun, tidak semua komponen yang dibayarkan masuk ke kas pemerintah daerah. Hanya sebagian yang benar-benar menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara sisanya dialokasikan ke lembaga lain dengan fungsi berbeda.

Secara umum, komponen utama dalam pajak kendaraan terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta sejumlah biaya tambahan seperti SWDKLLJ dan administrasi. Masing-masing memiliki aliran dana dan tujuan penggunaan yang berbeda.

Baca Juga: 

• BRILink Agen Mekaar Dorong Perempuan Bojonegoro Ini Lebih Produktif
• Bank Mandiri Jadi Perusahaan Terbaik Indonesia Versi TIME
• Wan Alan, UMKM Bumbu Instan Sukses Tembus Ekspor Berkat LinkUMKM BRI

Aliran Dana Pajak

• PKB & BBNKB → Pemerintah Provinsi (PAD)
• SWDKLLJ → PT Jasa Raharja
• Biaya admin → Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari seluruh komponen pajak kendaraan, hanya PKB dan BBNKB yang langsung masuk ke kas pemerintah provinsi sebagai PAD. Kedua komponen ini menjadi sumber pendapatan penting untuk membiayai pembangunan daerah.

Sementara itu, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dialokasikan ke PT Jasa Raharja untuk kebutuhan santunan kecelakaan. Adapun biaya administrasi STNK dan TNKB digunakan oleh Polri untuk operasional layanan dan penerbitan dokumen kendaraan.

Penerimaan Pajak Kendaraan

• 2021: Rp77,91 triliun
• 2022: Rp88,78 triliun
• 2023: Rp87,45 triliun
• 2024: Rp50,63 triliun (Hingga Oktober)

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari PKB dan BBNKB menunjukkan tren fluktuatif. Setelah sempat meningkat signifikan pada 2022, realisasi tahun 2023 sedikit menurun.

Pada 2024, hingga Oktober, penerimaan baru mencapai Rp50,63 triliun. Angka ini berada di bawah capaian tahun sebelumnya dan menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Digunakan untuk Apa? Ini Dampaknya ke Publik

• Minimal 10% untuk jalan & transportasi
• Santunan korban kecelakaan
• Pembiayaan program daerah

Sesuai aturan, minimal 10% dari pendapatan PKB wajib dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan transportasi umum. Ini menjadikan pajak kendaraan sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur utama di daerah.

Di sisi lain, dana SWDKLLJ digunakan sepenuhnya untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Skema ini memastikan adanya perlindungan dasar bagi pengguna jalan.

Peran Lain Pajak Kendaran

• Jadi kontributor utama PAD
• Digunakan untuk pendidikan & kesehatan
• Membiayai operasional pemerintah daerah

Pajak kendaraan, khususnya PKB dan BBNKB, merupakan tulang punggung PAD di banyak provinsi. Dana ini tidak hanya digunakan untuk infrastruktur, tetapi juga membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga belanja pegawai.

Sebagai contoh, di Jawa Barat, pajak kendaraan menjadi penyumbang terbesar PAD. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Pajak kendaraan tidak sepenuhnya masuk ke satu pihak, melainkan dibagi ke beberapa lembaga dengan fungsi berbeda. PKB dan BBNKB menjadi sumber utama PAD, sementara komponen lain seperti SWDKLLJ dan biaya administrasi memiliki peruntukan spesifik.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 20 Apr 2026