Bapenda Makassar Siap Dukung Strategi Pemkot Hadapi Lomba Kelurahan Berprestasi

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar mematangkan strategi lintas sektor untuk menghadapi penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Makassar Government Center (MGC), Senin (15/6/2026).

Rapat dibuka oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dipimpin Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, serta dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta.

Dalam arahannya, Sekda Makassar menekankan pentingnya sinergi seluruh OPD untuk memenuhi indikator penilaian lomba yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, pelayanan publik, hingga pengendalian inflasi daerah.

Tahun ini, Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi mengusung tema “Transformasi Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas”. Penilaian difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, ketangguhan lingkungan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kemampuan daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam forum tersebut, Bapenda Makassar menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan digitalisasi layanan perpajakan.

Plt Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, mengatakan sektor fiskal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan memperkuat kinerja ekonomi hingga ke tingkat kelurahan.

Sebagai bagian dari transformasi layanan publik, Bapenda Makassar terus mengembangkan pemanfaatan aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Digitalisasi). Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pengecekan tagihan, pelaporan, hingga pembayaran pajak daerah secara digital, cepat, mudah, dan transparan.

Sinergi antarsektor yang dibangun dalam rapat tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapan Kota Makassar menghadapi penilaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar optimistis seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah serta penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. (****)