Ada Keluhan Soal Bansos PKH, Dewan Makassar Siap Bergerak

 Kementerian Sosial mulai mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia. Di Kota Makassar, ada 31 ribu yang mendapat bantuan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan pihaknya bakal mengawal pencairan bantuan PKH. Salah satunya dengan membuka posko pengaduan.

“Kami melakukan pengawasan ketat terkait penyalurannya dan Komisi D DPRD Makassar membuka posko pengaduan untuk hal tersebut,” kata Wahab, dilansir Jumat (22/4/2021).

Jumlah KPM di Makassar mengalami penurunan. Pada awal Januari jumlah KPM 38.531 dan naik di Februari 39.458 KPM. Akan tetapi, pada Awal Maret, jumlah itu turun drastis hingga 11.025 KPM.

Pada pertengah Maret, jumlah itu bertambah menjadi 16 ribu lebih dan awal April bertambah 4 ribu. Total KPM April ini menjadi 31 ribu dari target 45 ribu.

Dewan sudah meminta Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap data penerima bantuan sosial. Hal itu untuk mengetahui detail persoalan.

Sebab, hal ini berpotensi menimbulkan kecurigaan dan polemik di masyarakat, salah satunya dugaan adanya data fiktif penerima bansos.

“Selama ini kan kita tidak mau berprasangka jadi kita harapkanlah inspektorat, lakukan audit lah terhadap 15 TKSK, audit kepada kinerja Dinas Sosial,” ujar dia.

Audit itu selanjutnya akan membuktikan seluruh kecurigaan-kecurigaan yang bermunculan.

“Jadi audit itu akan buktikan semuanya, apakah kinerja mereka baik-baik saja atau memang tidak baik-baik saja,” tandas Wahab.